NasionalPeristiwa Daerah

Padma Perwakilan Maluku Mendukung Langkah Gubernur Tuntaskan Desa Bermasalah

DETIKINDONESIA, JAKARTA – Langkah Gubernur Maluku, Murad Ismail untuk membenahi desa-desa bermasalah politik mendapat dukungan dari Perwakilan Pelayanan Advokasi Untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia Maluku (Padma Maluku).

Kepada media ini, pada rabu, (05/03), Perwakilan Padma Indonesia Provinsi Maluku, Freni Lutruntuhluy, S.Pd menyampaikan dukungannya kepada Gubernur Maluku itu disebabkan banyak fakta desa-desa di Maluku terbingkai persoalan Politik pilkada sehingga banyak kepala desa serba salah langkah dan berakibat pelayanan publik di desa tidak berjalan dengan baik.

“Ada beberapa point penting yang saya tangkap dari pikiran pak Gubernur antara lain soal banyak desa yang belum dipinpin kepala desa defitif. Kedua, praktek pilkada erat kaitannya dengan kepentingan kepala desa yang imbasnya kepala desa merasa sulit atau tidak efektif menjalankan tugasnya. Ketiga itu soal efektifitas dana desa yang saya kira Pak Gubernur merasa penting untuk dikontrol baik untuk kepentingan rakyat”, begitu kata Freni Lutruntuhluy sewaktu diwawancarai media ini di Gedung DPD RI.

Menurut Freni Lutruntuhluy yang baru saja menerima mandat memegang Padma Indonesia Perwakilan Maluku itu, bahwa selama ini ada kesan kepala desa kerap dijadikan alat politik untuk kepentingan kekuasaan sehingga banyak desa yang menjadi korban dan harus dipimpin oleh penjabat kepala desa.

Ia juga menyinggung soal rencana Gubernur Murad melakukan peraturan Gubernur soal Desa adat harusnya dilakukan secepatmungkin dikarenakan banyak desa-desa di wilayah Maluku itu memiliki riyawat sebagai desa adat tetapi karena belum adanya regulasi yang kuat tentang hal ini.

“langkah ini saya kira sangat tepat dan kita menunggu sejauhmana realisasinya. Problem kita di Maluku paling besar itu hal yang ini. Saya mencontohkan misalkan ada peristiwa di Maluku Barat Daya dalam pemilihan kepala desa yang berujung bentrok kepentingan”, jelasnya.

Menurutnya, langkah Gubernur memberi waktu 6 bulan sekaligus untuk melakukan pergub desa-desa adat menjadi hal yang sangat baik untuk kepentingan pembangunan di desa. (DI/A)

Facebook Comments

Please enter banners and links.

Tags

Related Articles

Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker