Hukrim

BMI: Politisi Tidak Bisa Menduduki Posisi Komisaris Independen BANK BRI Sementara Masih Aktif Dalam Pengurus Partai Politik

DETIKINDONESIA, JAKARTA – Sejumlah Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Barisan Mahasiswa Indonesia (BMI) yang di pimpin langsung Oleh Koordinator Lapangan Rizal Kusnan, menggelar Unjuk Rasa di depan Kementerian BUMN dan Kantor Pusat BANK BRI 09/03/2020. Pada pukul 14:30 Massa tersebut terlebih dahulu geruduk Kantor Pusat BANK BRI di Jl. Sudirman dan selanjutnya Pukul 16:00 massa melanjutkan Aksi di Kementerian BUMN.

Aksi tersebut menyikapi keputusan Menteri BUMN Erick Thohir dalam menunjuk seorang politisi untuk menduduki posisi Komisaris Independen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) yang baru. Pengangkatan itu berlangsung pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang berlangsung Selasa (18/2). Mereka adalah Dwi Ria Latifa dan Zulnahar Usman, dan juga dugaan terjadi Kredit bermasalah 9 Triliun di BANK BRI.

Terkait dengan masalah keputusan Pengangkatan Zulnahar tersebut, dianggap ada kong-kalikong atara Menteri BUMN Erik Tohir, dengan Zulnahar, Selaku Pengurus Partai HANURA dimana beliau menjabat sebagai Bendahara dan saat ini diangkat Oleh Erik Tohir untuk menduduki Jabatan Komisaris di BANK BRI

Dalam Orasi Koordinator Lapangan Rizal Kusnan, menyatakan bahwa proses pengangkatan Zunahar sebagai Komisaris BRI adalah salah kaprah karena Zulnahar merupakan Bendahara Umum Partai Hanura. Kami menduga ada kong-kong kalikong demi untuk memuluskan Zulnahar untuk menduduki jabatan Strategis di BANK BRI. Lebih kuat dugaan mungkin saja ada janji-janji Fee antara Menteri BUMN dengan Zulnahar, sehingga walaupun jelas bertentangan dengan Peraturan Menteri BUMN 02/MBU/02/2015, Zulhanar tetap menduduki jabatan tersebut padahal itu adalah tindakan melanggar.

Lanjut Rizal, Mengutip Peraturan Menteri BUMN PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas, ternyata pengurus partai politik dilarang menjadi Komisaris BUMN.

“Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas, bukan pengurus Partai Politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau anggota legislatif. Calon anggota legislatif atau anggota legislatif terdiri dari calon/anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II,” (Permen BUMN)”, Ungkap Rizal.

Maka Merujuk regulasi itu, Zulnahar diangkat sebagai Komisaris BRI saat aktif sebagai pengurus Partai Hanura adalah melanggar Aturan.

Selanjutnya Orator Fikran Suleman dalam Orasinya mengatakan bahwa. “bukan hanya masalah terkait pengangkatan Komisaris di BANK BRI, tetapi BANK BRI hari ini di duga telah melakukan kesalahan besar karena terjadi Kredit bermasalah di BANK Pelat Merah tersebut senilai 9 Triliun”, Tandasnya.

Menurut Fikran, sebab terjadinya Kredit bermasalah tersebut karena lalainya Dirut BANK BRI, Komisaris, Direksi BRI dan jajaran lain yang ada di bawahnya. Maka hal ini menjadi tanggung jawab penuh Dirut BRI, Komisaris dan Direksi.

“Olehnya itu Terkait dengan persoalan diatas itu maka kami dari Barisan Mahasiswa Indonesia (BMI) mendesak, Agar Direktur Utama BRI agar segera memecat ZULNAHAR sebagai Komisaris BRI. karena melanggar PERMEN BUMN Tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas. Kepada Direktur Utama BRI agar bertanggung jawab karena terjadi Kredit bermasalah di Bank BRI senilai Rp. 9 Triliun. Menteri BUMN RI secepatnya melakukan perombakan di Bank BRI. Copot Direktur Utama, Komisaris dan Direksi di Bank BRI”, Pungkas Fikran. (DI/PIAN)

Facebook Comments

Please enter banners and links.

Tags

Related Articles

Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker