Peristiwa DaerahUncategorised

Kantor Pertanahan Dan Pimpinan OPD Di Lingkup Pemkab Raja Ampat Gelar Rapat Koordinasi Pelaksanaan GTRA

DETIKINDONESIA, RAJA AMPAT – Kementerian Pertanahan Nasional (KPN) melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Raja Ampat Gelar Rapat Koordinasi Pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA).Kegiatan tersebut berlangsung di Aulah pertemuan Korpak Villa Resort Jln.Trans Saporkren Kota Waisai,Raja Ampat Kamis (12/3).

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Raja Ampat,Luther Napandin SE, saat dijumpai usai Pembukaan Rapat Koordinasi tersebut menyatakan,Rapat Koordinasi ini merupakan keduakalinya digelar oleh Pihaknya, Sebelumnya pertemuan pertama dilaksanakan di Kantor Pertanahan Raja Ampat beberapa hari lalu.

Kata Luther,saat ini kesejahteraan masyarakat tenga dalam prioritas,sebab itu Pemerintah dalam upaya untuk memikirkan konsep,gagasan serta strategi dalam rangka untuk mengimplementasikan tujuan tersebut.katanya.

“Sekarang ini Pemerintah bagaimana caranya supaya masyarakat itu hidup sejahtera”. Lanjut Kepala Pertanahan Kabupaten Rata Ampat.

Hal tersebut Menurut Luther, dari lembaga-lembaga Pemerintahan yang ada, terdapat pos-pos anggaran yang telah disiapkan oleh pemerintah di masing -masing lembaga.Ujarnya.

Namun ia menilai bahwa,selama ini tidak ada sinergitas diantara lembaga-lembaga yang ada,sebab itu Kata Luther,Dengan adanya pertemuan rapat koordinasi tersebut bisa menyamakan persepsi.

Ia juga menuturkan,Rapat Koordinasi yang diinisiasi oleh Pihak Pertanahan Kabupaten Raja Ampat ini pada substansi Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan mensertifikatkan tanah Masyarat di Wilayah Kabupaten Raja Ampat,agar bisa dijadikan sebagai aset dan akses.Tuturnya.

“Aset adalah,tanah yang disertifikatkan dan kemudian Akses adalah,tentang bagaimana sertifikat tersebut digunakan oleh pemilik agar bisa bermanfaat”. jelas Luther.

Sementara itu,Reformasi Agraria dimaksud untuk penataan struktur penguasaan,Pemilikan, Penggunaan,dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran Rakyat.

Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh,Kepala Dinas PTSP Raja Ampat,Said Soltief,Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Ria Siti N.Umlati,Kepala Bapeda, Rahman Wairoi,kepala dinas Perindag,Djalali,Kepala Dinas DLH,Wahab Sangaji,Kasdim 1805/Raja Ampat,Mayor INF.Yuli Agus Padang serta beberapa Pimpinan Istansi lainnya.

Bupati Raja Ampat,Abdul Faris Umlati,SE dalam sambutan tertulis yang diwakilkan Oleh Asisten I bidang pemerintahan,Muhidin Umalelen menyatakan bahwa,dalam pembangunan daerah,Konflik pertanahan menjadi menjadi salah satu faktor yang menghambat proses pembamgunan.

Bupati AFU berharap dengan adanya Reforma Agraria yang digaungkan oleh pemerintah ini diharapkan mampu mengatasi hal mendasar di bidang agraria.harap Bupati AFU dalam sambutan tertulis itu.

” Semua orang butuh tanah/lahan untuk berbagai keperluan,karena itu,Rentan sekali terjadi konflik”Terangnya.

Menurut AFU,Konflik tanah,selain menghambat proses pembangunan juga memiliki dampak yang amat besar yang mana akan berimplikasi kepada kehidupan sosial,ekonomi dan politik.

Dalam Sambutan tertulis itu,Bupati Mengatakan Reforma Agraria merupakan program prioritas yang wajib dilaksanakan.dalam penyelenggaraan Reforma Agraria,Pemerintah Kabupaten Raja Ampat juga telah membentuk Tim Gugus Reforma Agraria di Raja Ampat.Kata AFU.

Pembentukan Tim Reforma Agraria Raja Ampat tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor 5 Tahun 2020,Yang mana tujuan dari pembentukan Tim tersebut dalam rangka meningkatkan kepastian Hukum hak atas tanah, meningkatkan ketersediaan tanah bagi kepentingan umum, meningkatkan pelayanan pertanahan dan untuk memperbaiki porsi kepemilikan, Penguasaan, Penggunaan serta pemanfaatan tanah. cetusnya.(DI/AJ.M)

Facebook Comments

Please enter banners and links.

Tags

Related Articles

Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker