Politik

12 Ketua DPD Golkar Kabupaten Dan Kota Sampaikan Surat Musda Golkar Sumsel Tidak Sesuai AD/ART

DETIKINDONESIA, PALEMBANG – 12 DPD Kabupaten dan kota Partai Golkar mengirimkan surat ke DPP Partai Golkar yang menyatakan Musda Golkar Sumsel tidak sesuai AD ART.

Hal tersebut diungkapkan Fungsionaris Angkatan Muda Pembaru Indonesia (AMPI) Sumsel Hilmin saat diwawancarai di kantor DPRD Provinsi sumsel, Senin (16/3/2020)

Hilmin mengatakan, ada 12 DPD kabupaten dan kota, telah menyampaikan surat ke ketum Golkar Airlangga Hartanto terkait proses musda Golkar Sumsel melawan AD ART tentang pelaksanaan musda. “Mosi tidak percaya, surat itu disampaikan ke Ketum, agar dilanjutkan DPP, karena Musda itu hanya di pleno 5.

Verifikasi panitia pelaksana, sc dan oc melakukan verifikasi, tapi verifikasi ini tidak dilksanakan sesuai perintah juklak. Yang katanya ada dukungan ganda, harusnya clear diselesaikan dalam pleno ke 5, pada tahap verifikasi.  Tapi itu tidak dilaksanakan,” ujarnya.

” 12 Ketua DPD Golkar kabupaten dan kota menyatakan selesai batas itu. Tidak ada pemilihan. Kalau ada pihak lain, yang menyatakan musda dilanjutkan pemilihan, itu
hanya dihadiri 4 DPD kabupaten dan kota, dari 17 DPD. Ditambah DPD provinsi dan dpp. Jadi 12 DPD kabupaten dan kota menyatakan belum ada ketua terpilih. Itu sudah kita serahkan ke Ketum. Ketum punya kompetensi yang menilai,” bebernya.

Dia mengungkapkan, pihaknya tidak melakukan apa apa. Tapi 12 ketua DPD kabupaten dan kota menyatakan harus diambil alih DPP, dan harus dilaksanakan lanjutan oleh dpp, itu sesuai juklak.

“Kalau musda tidak dilaksanakan dengan tertib dan lancar, DPP berhak melaksanakan musda yang sudah dilaksanakan,” tambahnya.

“Ketua andie dinaldi, tidak melakukan apa apa. Tapi 12 DPD Golkar kabupaten dan kota menyatakan Andi Dinaldi menyatakan ketua yang sah jika pemilihan itu dilaksanakan. dpd meminta musda ini dilaksanakan DPP, ” katanya.

Ketika ditanya terkait dukungan ganda, dia menuturkan, itu menjustifikasi. “Kita minta itu dibuka. Yang Mana ganda itu , saya langsung yang menyerahkan ke pimpinan sidang.Semuanya sudah menyerahkan, kita minta dibuka dukungan ganda itu. Disini kita menduga, ada permainan sistematis. Pimpinan sidang tidak mau membuka itu. DPD kabupaten kota, menyatakan musda ini tidak tertib,” paparnya.

Dia menambahkan, 12 DPD kabupaten kota, Ampi, kosgoro 57, mkgr, saat Musda ada panjang perdebatan.

“DPP tetap berpegang pada juklak. Juklak itu ditandatangani DPP. Kalau itu tidak diindahkan maka wibawa Golkar makin terpuruk di mata publik, ” pungkasnya. (DI/A)

Facebook Comments

Please enter banners and links.

Tags

Related Articles

Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker