Nasional

Kompi 19 Indonesia Sikapi Pemberlakuan PSBB – #AYOJAGAJARAK

DETIKINDONESIA, JAKARTA – Koordinator Koalisi Masyarakat Pemantau Covid-19 (KOMPI 19) Indonesia Muhammad Syukur Mandar,SH.MH, mengatakan bahwa, dasar pemberlakuan PSBB adalah merujuk pada payung hukum yaitu PP No.21 Tahun 2020.

Selain itu ada Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020, tentang penetapan Darurat Kesehatan Masyarakat dan Keputusan PresidenNo.12 Tahun 2020, tentang Penetapan Bencana Non Alam Covid 19 sebagai Bencana Nasional. Dengan dasar peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka Gubernur/Bupati/Walikota dapat mengajukan pemberlakuan PSBB pada kementrian kesehatan dan Gugus Tugas Covid 19, tentu dengan melihat tingkat penularan dan penderita pada suatu daerah.

“Pertimbangan penting dalam menerapkan PSBB bukan sekedar memutuskan mata rantai penyebaran covid 19, melainkan juga melihat aspek lain yang merupakan dampak dari penerapan PSBB tersebut. Misalnya pemberhentian aktifitas ekonomi, perumahan pekerja, akibat menurunnya produktifitas dunia usaha, bahkan akan terjadi ancaman dan PHK. Selain itu, hilangnya kesempatan kerja bisa kita lihat tidak saja pada sektor formil, melainkan juga informil. Ini semua sporadis dan spontan akibat covid 19, dan tentu sulit kita hindari,” kata Muhammad Syukur Mandar yang juga Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Maluku Utara itu, kepada wartawan di Jakarta, Kamis (16/4/2020).

Lanjut dia, bahwa langkah Pemerintah Pusat sangat tepat, kita dukung, terkait dengan kebijakan Kemenko ekonomi meluncurkan program kartu Pra Kerja. Langkah ini adalah upaya nyata pemerintah dalam menangulangi dampak covid 19, salah satu dampaknya adalah ancaman pengangguran. Kita mengapresiasi langkah Menko Ekonomi Bapak Airlangga Hartarto, dalam meluncurkan program kartu pra kerja ini, apalagi targetkan masyarakat terdampak covid 19. Dengan target dalam satu hari bisa mencapai 164 ribu dengan skema pembiayaan dalam bentuk bantuan pelatihan dan insentif pelatihan termasuk pemberian uang tunai adalah langkah tepat.

“Kita berharap agar program kartu pra kerja setidaknya dapat membantu para pencari kerja dan calon tenaga kerja yang terdampak covid 19.

Catatannya adalah pemerintah harus memperhatian kesulitan-kesulitan secara teknis yang dihadapi oleh calon pendaftar kartu prakerja yang tidak melek teknologi,” ujar politisi Golkar berlatar belakang advokat itu.

Kedua harus terkordinasi secara baik pada lintas departemen, sampai pada pemerintah daerah terkait kemudahan akses bagi calon pendaftar dan yang akan memperoleh kartu prakerja. Ketiga harus memperhatikan calon-calon pendaftar dan yang memperoleh kartu pra kerja dan bantuan tunai agar memenuhi syarat yang ditetapkan pemerintah dalam hal ini Kemenko Ekonomi sebagai Pemangku Kebijakan.

Dijelaskan Syukur Mandar, pada konteks yang lain berkaitan dengan penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), diberbagai daerah ini, masih menimbulkan mis interpretasi kebijakan.

Sehingga tindakan pemerintah daerah dalam menjalankan PSBB masih nampak tidak seragam kebijakannya. Para Gubernur/Bupati/Walikota yang menjalankan kebijakan PSBB agar dapat mempertimbangkan aspek-aspek ekonomi akibat PSBB, ketersediaan pangan, sembako, dan aspek sosial dan kemanusiaan.

Kita apresiasi masyarakat juga berlomba lomba memberikan bantuan dalam membantu pemerintah menangani ketersediaan bahan pokok dan memberi bantuan. Bahwa terjadi penurunan mobilitas ekonomi masyarakat ini tidak mengenal strata, semua strata masyarakat terkena dampak. Hanya saja kita setuju jika yang dibantu pemerintah adalah mereka yang tergolong kelas menengah ke bawa atau masyarakat kurang mampu.

“Langkah yang nampak berlebihan misalnya dapat kita lihat pada razia satpol PP DKI Jakarta pada pedagang kaki lima dengan mengambil barang dagangannya. Ini langkah yang tidak manusiawi, Gubernur DKI Jakarta harus mempertimbangkan cara aparat Satpol PP dalam mencegah kerumunan dengan mengambil barang dagangannya,” imbuh Syukur Mandar.

Bahwa, usulan beberapa kepala daerah Jababeka, terkait penghentian/penutupan operasional KRL adalah langkah yang tidak tepat dan tidaj sesuai standar PSBB yang ditetapkan pemerintah pusat.

“Karena itu, Kompi 19 Indonesia menyarankan, agar dilakukan pembatasan jumlah penumpang, dan diterapkan standard operasi pencegahan covid-19 dipintu masuk dan pintu keluar. Selain itu kita harapkan KRL dan jenis transportasi lainnya menjadi garda terdepan dalam mendorong mobilisasi bahan pokok. Tidak boleh melakukan pemberhentian total, dampaknya akan sangat menyulitkan masyarakat. Bahwa, langkah Kemenhub untuk tidak menutup operasi KRL adalah langkah yang tepat.”

“Kita harus setuju bahwa covid-19 ini adalah bencana non-alam, tidak ada yang merencanakan, apalagi menghendakinya. Kita semua harus bahu membahu membantu pemerintah baik pusat maupun daerah untuk menyegerakannya, tentu dalam konteks ini tidak ada pihak yang mengambil kesempatan untuk menyalahkan siapapun, termasuk Pemerintah,” tutup Koordinator Kompi 19 Indonesia, Muhammad Syukur Mandar. (DI/DL).

Facebook Comments

Please enter banners and links.

Tags

Related Articles

Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker