Opini

Penindakan Hukum PSBB (Minus) Volunterisme Civil Society? – #AYOJAGAJARAK

Oleh: INGGAR SAPUTRA

Penulis Adalah: Peneliti Institute For Sustainable Reform (INSURE)

MENYUSUL Jakarta, beberapa wilayah seperti Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi mulai memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka menekan penyebaran Covid-19. Keputusan ini tentu sangat baik di tengah sebagai wujud perhatian pemerintah dalam upaya menjaga kesehatan warganya dan mempercepat penyelesaian atas musibah medis terbesar yang cukup banyak mengguncang dunia termasuk Indonesia. Apalagi jika mengingat angka penderita positif yang terus merangkak naik, selain tentunya angka yang meninggal juga terus menanjak. PSBB menjadi satu jalan kebijakan publik yang dipilih untuk mengurangi aktivitas warga yang terasa masih padat dan terus berjalan meski sudah ada imbauan sebelumnya untuk bekerja, belajar dan beribadah di rumah.

Pasca pemberlakuan PSBB, kita tentunya berharap kemunculan kesadaran kolektif, tumbuhnya semangat solidaritas dan peningkatan kesadaran agar setiap individu secara serius memperhatikan Covid-19 sebagai ancaman di depan mata. Kebijakan ini, terlepas dari segala kontroversinya ingin menjaga masyarakat agar terbiasakan menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, menerapkan menjaga jarak antar penumpang, suhu tubuh dalam kondisi normal saat berkendara serta bekerja di dalam rumah kecuali untuk sektor pekerjaan tertentu yang diperbolehkan untuk beraktivitas. Penerapan aturan menjadi sangat penting mengingat siapa saja yang terbukti melanggar akan berdampak kepada kerugian diri sendiri dan lingkungan sosial di sekitarnya. Sedikit saja kelalaian atas protokol kesehatan berpotensi menyebarkan virus Corona kepada orang lain yang tentu saja akan mempersulit langkah pemerintah dalam mencegah perkembangan virus ini secara meluas.

Tapi inilah karakter unik masyarakat Indonesia yang seolah membenarkan pendapat “peraturan ada buat dilanggar” sehingga dimana – mana masih saja ditemukan berbagai pelanggaran sejak awal PSBB ditetapkan khususnya pemakaian masker oleh pengendara. Pemberitaan di media, banyak pengguna kendaraan baik sepeda motor dan mobil yang lalai dalam menggunakan masker sehingga mendapat teguran petugas keamanan di berbagai lokasi pengawasan PSBB. Tindakan teguran umumnya disertai penindakan agar pengendara yang bersangkutan memakai masker jika belum memakainya, dan meminta mereka putar balik atau pulang ke rumah untuk mengambil masker jika lupa membawanya. Penindakan atau sanksi tegas belum diterapkan terutama saat masa sosialisasi yang umumnya berlangsung beberapa hari sebagai upaya membangkitkan kesadaran warga akan pentingnya PSBB termasuk penggunaan masker di dalamnya.

Teguran, penindakan tegas dan pemberlakuan sanksi boleh saja diterapkan dalam melakukan penindakan hukum atas pelanggaran yang dilakukan pengendara. Tapi agaknya penegak hukum perlu langkah lebih jitu dalam membentuk tingkat disiplin serta kesadaran masyarakat agar patuh terhadap protokol kesehatan. Salah satunya menggandeng elemen masyarakat sipil seperti lembaga masyarakat baik organisasi kemasyakatan, pemuda dan mahasiswa dalam membagikan masker gratis kepada pengendara sehingga permasalahan di lapangan bukan terbatas penindakan hukum melainkan pencegahan (preventif) atas potensi pelanggaran yang marak terjadi. Ini bisa menjadi pilihan kebijakan yang bersifat mengedukasi masyarakat agar sadar diri dan sadar sosial terbentuk secara massif di kalangan pengendara, sehingga berdampak tumbuhnya mentalitas dan rasa malu jika berkendara tanpa masker.

Tentunya pembagian masker gratis oleh gerakan civil society akan membantu penegak hukum dalam meningkatkan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku saat PSBB. Ini juga kesempatan untuk membuktikan bahwa gotong royong antar elemen masyarakat mutlak dibutuhkan sekaligus sebagai kunci utama dalam menyelesaikan persoalan pelik yang melanda bangsa Indonesia ini. Tindakan pencegahan melalui pemberian masker gratis lebih mendesak dan dibutuhkan pengendara, sehingga kita tak lagi membaca atau mendengar pemberitaan pelanggaran PSBB yang masih saja banyak dilakukan pengendara. Imbauan pemerintah itu baik, teguran penegak hukum sangat bagus, tapi jangan sekali-kali mengabaikan proses edukasi yang bersifat nyata dengan menumbuhkan semangat kesukarelawanan berupa pemberian masker gratis.

Oleh: INGGAR SAPUTRA, Peneliti Institute For Sustainable Reform (INSURE).

Facebook Comments

Please enter banners and links.

Tags

Related Articles

Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker