Opini

Mudik Atau Pulkam?

Inggar Saputra: Sebenarnya maraknya perpindahan manusia dari desa ķe kota sudah menjadi fenomena sosiologis dalam masyarakat Indonesia guna mencari penghidupan atas kehidupan ekonominya menuju arah yang lebih baik. Desa sebagai wilayah dianggap kurang menjanjikan dari segi mata pencaharian akibat perkembangan yang lambat, adanya ketidakseimbangan perekonomian antara desa dan kota serta sikap "serba melihat" masyarakat desa yang tetangga atau kerabatnya lebih sukses secara finansial saat beraktivitas di kota besar.

Oleh: Inggar Saputra

Penulis Adalah: Peneliti Institute For Sustainable Reform

PENEYEBARAN virus Covid-19 yang sangat cepat membuat banyak orang khawatir termasuk masyarakat perantauan yang tinggal, bekerja dan banyak beraktivitas di kota besar seperti Jakarta. Adanya ketidakpastian hidup akibat perekonomian yang lesu sebagai dampak negatif adanya virus Corona membuat banyak manusia Indonesia lebih memilih untuk kembali ke kampung halaman demi menjaga kepastian hidup dan ekonominya di masa mendatang.

Sebenarnya maraknya perpindahan manusia dari desa ķe kota sudah menjadi fenomena sosiologis dalam masyarakat Indonesia guna mencari penghidupan atas kehidupan ekonominya menuju arah yang lebih baik. Desa sebagai wilayah dianggap kurang menjanjikan dari segi mata pencaharian akibat perkembangan yang lambat, adanya ketidakseimbangan perekonomian antara desa dan kota serta sikap “serba melihat” masyarakat desa yang tetangga atau kerabatnya lebih sukses secara finansial saat beraktivitas di kota besar.

Urbanisasi menjadi pilihan rasional bagi banyak manusia di pedesaan dalam memperbaiki taraf kehidupan ekonominya dengan mencari peruntungan di kota besar. Tidak mengherankan apabila kepadatan penduduk di kota terus bertambah parah, serta menghasilkan banyak “efek samping” sepèrti pengangguran, tindakan kriminalitas dan munculnya perkampungan kumuh sebagai akibat ada saja manusia desa yang gagal memenangkan kompetisi ekonomi di kota besar.

Selama ini berbagai kebijakan publik sudah dicoba pemerintah untuk menekan angka urbanisasi agar tìdak terus berdampak buruk terhadap keseimbangan ekosistem perkotaan dan pedesaan walau realitasnya belum menghasilkan perubahan yang signifikan. Alih-alih mengurangi kepadatan penduduk di perkotaan, kebijakan yang ada lebih mirip proses tambal sulam dan proyek tahunan yang gagal menyentuh akar persoalannya yaitu bagaimana memajukan desa sebagai episentrum perekonomian sehingga urbanisasi tidak terus terjadi setiap tahunnya.

Tak disangka justru kebijakan efektif muncul saat adanya pandemi Covid-19 dimana manusia Indonesia yang mencoba peruntungan di kota mengalami kesulitan terhadap akses fasilitas perekonomian sehingga “memaksa” mereka pulang kampung. Pilihan pulang kampung sebenarnya kata yang lebih kurang mirip dengan mudik, yang justru dibedakan oleh Presiden Jokowi saat wawancara dalam program Mata Najwa.

Cukup mengherankan mendengar pernyataan Jokowi yang menilai orang yang kembali ke kampung halamannya di awal Ramadhan saat Covid-19 ini disebut pulang kampung, sedangkan mereka yang mengunjungi kampungnya saat menjelang Hari Raya Idul Fitri disebut mudik. Pembelahan kosakata pulang kampung dan mudik seolah menggambarkan bagaimana kualitas seorang kepala negara dalam memahami kedua kosakata tersebut dalam pengertian riilnya.

Padahal sebutan pulang kampung dan mudik, pengertiannya sama yaitu mengunjungi kampung halaman di pedesaan untuk kepentingan tertentu. Saat masa pandemi Covid-19 pilihan untuk kembali ke desa menjadi pilihan rasional meski pemerintah secara resmi sudah melarang mudik sebagai bentuk antisipasi menghentikan penyebaran virus Corona yang mungkin terjadi saat seseorang memutuskan kembali ke kampung halamannya.

Terlepas dari kontroversi kosakata pulang kampung dan mudik yang dibedakan Presiden Jokowi dalam acara Mata Najwa tersebut, pemerintah dituntut secara serius mengantisipasi dan memutus mata rantai penyebaran virus Corona terhadap mereka yang memilih opsi untuk kembali ke kampung halamannya karena kesulitan mata pencahariaan saat pandemi Covid-19. Tidak hanya sibuk merazia dan memberikan hukum pidana, melainkan bagaimana adanya edukasi dan jaminan kepastian hidup secara ekonomi terhadap masyarakat yang terkena efek samping dari adanya wabah Corona ini.

Oleh: Inggar Saputra, Peneliti Institute For Sustainable Reform

Facebook Comments

Please enter banners and links.

Tags

Related Articles

Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker