Hukrim

PB HMI Mengecam Tindakan Aparat Kepolisian Kabupaten Pidie – #AYOJAGAJARAK

DETIKINDONESIA, JAKARTA – Ketua Bidang PTKP Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) akmal fahmi menilai bahwa pemanggilan ketua umum HMI cabang sigli oleh kepolisian resor pidie untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan terjadinya tindak pidana ujaran kebencian yang dituju pada ketua umum hmi cabang sigli kurang tepat.

“Saya rasa apa yang telah disampaikan oleh mahzal selaku ketua umum hmi cabang sigli dalam status akun facebooknya merupakan bentuk kritis terhadap pemerintah dalam mengawasi pengguna anggaran dana desa, ditengah pandemi Covid 19 tidak menutup kemungkinan banyak para pejabat yang memanfaatkan situasi tersebut dengan mementingkan kepentingan pribadinya, harusnya pihak kepolisian selaku lembaga penegakan hukum ikut serta dalam mengawasi anggaran dana desa tersebut bukan justru sebaliknya, jangan-jangan pihak kepolisian malah melakukan perlindungan terhadap dugaan oknum-oknum yang terindikasi melakukan kejahatan korupsi di Kabupaten Pidie”, Ujar Akmal.

Sebagai negara demokrasi, indonesia telah menjamin kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum melalui berbagai peraturan perundang-undangan, disamping itu perlu juga dilihat ketentuan dalam Pasal UU no 9 tahun 1998 tentang kebebasan menyampaikan pendapat dimuka umum, bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945 dan deklarasi universal hak-hak asasi manusia bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum merupakan wujud demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan perturan tersebut Maka tidak ada dasar yang menguatkan untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi yang disampaikan oleh mahzal, dalam status akun facebooknya,

Akmal juga mengatakan, bahwa kepolisian resot pidie bukan yang pertama kalinya melakukan indikasi dugaan penjegalan terhadap aktifitas hmi, sejak awal dilantik hmi cabang sigli pihak kepolisian sigli seolah-olah menghalangi proses pelantikan tanpa ada unsur yang jelas.

Atas dasar tersebut saya sampaikan pada Bapak Kapolri perlu sekiranya Kapolres Kabupaten Pidie untuk dievalusi, bila perlu dicopot dari jabatannya karena telah menghalangi berbagai kegiatan HMI di Kabupaten Pidie.

Seperti diketahui melalui sinarpidie.co, bahwa saudara Mahzal Abdullah Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sigli tersebut mendapat surat pemanggilan pada tanggal 21 April 2020, dan esoknya ia langsung memenuhi panggilan ke Polres Pidie dalam surat bernomor B/140/IV/Res.2.5./2020/Reskrim tertanggal 20 April 2020, permintaan keterangan pada Mahzal Abdullah sebagai saksi sehubungan dengan penyelidikan terhadap dugaan terjadinya tindak pidana menyebarkan berita bohong dan ujaran kebencian menggunakan media sosial dalam pasal 45A ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.(DI/T)

Facebook Comments

Please enter banners and links.

Tags

Related Articles

Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker