Opini

BLT dan Problem di Dalam Problem

Oleh: dr.Taufan Ikhsan Tuarita

Penulis Adalah: Sekjend PB HMI

Pada situasi sulit di tengah wabah Covid-19 ini kualitas pemimpin kita sedang diuji, kecakapan dan kreatifitas mereka dinantikan sebagai bentuk validasi atas kampanye-kampanye yang selama ini didengungkan di mimbar-mimbar. Apakah semuanya itu benar? Kita dapat melihatnya secara jelas melalui sepak-terjang mereka pada situasi saat ini. Sebab sebaik-baiknya pemimpin adalah mereka yang mampu membawa rakyatnya keluar dari sebuah krisis.

Harus diakui bahwa dari hari ke hari, pandemi Covid-19 terus memberikan berita-berita buruk dalam kehidupan sosial kita, banyak aspek dalam ruang kehidupan kita yang telah dijarah oleh wabah ini, salah-satunya adalah kehidupan ekonomi masyarakat. Karena itulah, maka pemerintahan presiden Joko Widodo mengeluarkan berbagai kebijakan agar ekonomi masyarakat tidak kolaps hingga di titik terendahnya, salah satunya adalah melalui mekanisme pemberian BLT yang ditanggungkan kepada alokasi dana desa.

Meski demikian, pada pelaksanaannya di lapangan muncul begitu banyak problem, sehingga akhirnya ini menjadi masalah di dalam masalah. Sebuah kondisi di mana seharusnya kita fokus pada penanganan dan penanggulangan Covid-19, malah justru teralihkan pada carut-marut dan perdebatan Panjang mengenai program BLT ini.

Mestinya persoalan seperti ini dapat dihindari jika pemerintah dalam prosesnya tidak mengedepankan ego sektoral, sehingga kebijakan yang dikeluarkan tidak lagi labil dan berubah, ini kemudian secara sistematis diterjemahkan oleh unit terkecil di tingkat desa dengan cara yang berbeda-beda, hasilnya kemudian adalah terjadinya problem sosial baru yang diakibatkan oleh lemahnya data dan juga koordinasi antar unit di mana masyarakat merasa bahwa program yang dijalankan tidaklah merata, kecemburuan sosial meluas dimana-mana, ini kemudian menimbulkan instabilitas sosial, belum lagi penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi di tingkat penyelenggara, semakin membuat kusut persoalan ini.

Skema BLT sendiri sebenarnya adalah skema rasional ketika pemerintah tidak berani mengambil langkah karantina wilayah sebagaimana yang termaktub dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, di mana di dalamnya mewajibkan pemerintah untuk menanggung makan dan minum rakyat apabila kebijakan ini diambil sebagai langkah penangangan situasi darurat Covid-19. Kata kasarnya, BLT adalah skema paling murah yang bisa diambil guna mengontrol kolapsnya ekonomi masyarakat sebagai dampak pandemi ini.

Meski begitu, pemerintah perlu memperkuat sinergi lintas sektor guna menjalankan skema ini. Terlihat di lapangan jika himbauan presiden agar hal-hal yang sifatnya esensial yang menyebabkan penghalang sebuah kebijakan diverifikasi ‘terkirim’ ke masyarakat nampaknya menemui kendala pada aspek-aspek birokratis, hal ini menyebabkan terjadinya kebingungan di mana-mana.

Padahal, semestinya hal-hal yang seperti ini dapat dilampaui mengingat bangsa sedang menghadapi krisis besar. Pemerintah atau pihak-pihak terkait harusnya sudah berpikir pada hal-hal yang lebih penting semisal memikirkan strategi agar mempertahankan neraca ekspor barang-barang penting yang sangat dibutuhkan oleh banyak negara di dunia saat ini, misalnya dari sektor pertanian, di mana negara-negara di dunia saat ini sangat membutuhkannya sebagai komoditas sentral di tengah krisis, Indonesia punya peluang yang besar manakala berhasil menekan penyebaran wabah ke desa-desa dan mempertahankan ketahanan pangan lalu dengan strategi yang tepat menggenjot sektor ini agar dapat menampilkan wajah Indonesia yang tidak goyah diguncang pandemi.

Selain di bidang pertanian, pemerintah juga bisa melirik sektor-sektor yang lain yang masih bisa diandalkan di tengah-tengah krisis saat ini, seperti bahan baku dan atau menyiapkan regulasi khusus yang memungkinkan produksi besar-besaran terhadap alat kesehatan yang selain memenuhi kebutuhan dalam negeri, juga dapat menjadi komoditas ekspor unggulan. Di sisi yang lain, aktivitas impor pada komoditas yang tidak terlalu berpengaruh dalam perang melawan Covid-19 seperti otomotif dan sejenisnya perlu ditinjau ulang untuk kemudian dibatasi volumenya seperti yang dilakukan oleh pemerintah Thailand baru-baru ini, hal ini tentu saja untuk memberikan nafas bagi sektor yang lain yang lebih substansial untuk tumbuh dan bertahan di tengah situasi saat ini.

Sementara itu, dinamika terbaru terkait turunnya harga minyak mentah dunia akibat Covid-19 juga semestinya direspon pemerintah Indonesia secara positif, pemerintah perlu bergerak cepat untuk menghadapi skenario ini. Berkaca pada beberapa negara ASEAN yang dalam dua bulan terakhir terus menyesuaikan kebijakannya dengan beberapa kali menurunkan harga BBM guna menjaga daya beli dan konsumsi masyarakat sekaligus meringankan beban mereka, di mana ini efektif untuk terus menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.

Tentu saja, pergerakan strategis seperti yang digambarkan diatas dapat lebih fokus dilakukan oleh pemerintah apabila hal-hal yang remeh-temeh seperti kisruh BLT dapat segera terlampaui. Sebab sangat disayangkan, ketika negara-negara lain mencapai kemajuan-kemajuan penting dalam agenda perang melawan Covid-19, Indonesia justru masih dihebohkan dengan gambaran menyedihkan di mana para anggota legislatifnya sedang terkena sindrom ‘pukul dan balik meja’ rapat, eksekutifnya sibuk mengubah kebijakan, serta yudikatifnya malah mengeluarkan kebijakan-kebijakan kontroversial seperti membebaskan para narapidana melalui program asimilasi yang rasanya tidak perlu di tengah situasi krisis saat ini.

Menutup narasi ini, sangat diharapkan agar pemerintah segera mengubah orientasi dan kebijakannya, arah pembangunan harus lebih inklusif lagi dengan tujuan ke arah penanganan dan perbaikan situasi ekonomi dan sosial masyarakat. Lagi-lagi, sinergi lintas sektor sangat dibutuhkan, sebab kerja-kerja pemerintah yang terarah dan meyakinkan akan dibaca masyarakat dengan partisipasi aktif dalam agenda untuk keluar dari krisis ini, masyarakat dengan sendirinya akan memiliki kesadaran untuk turut serta membantu pemerintah guna memenangkan perang melawan Covid-19 ini.

Oleh: dr. TAUFAN IKHSAN TUARITA, Sekjend PB HMI

Facebook Comments

Please enter banners and links.

Tags

Related Articles

Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker