Opini

Menegaskan Peran Generasi Millenial Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia

Oleh: Nur Kholis, S. Sos

Penulis Adalah: Alumni S1 Sosiologi FISIP UIN Sunan Ampel Surabaya, Pegiat Sosial dan Anti Korupsi

Korupsi merupakan salah satu dari tiga Extraordinary Crime (kejahatan luar biasa). Membicarakan tentang permasalahan korupsi di Indonesia seakan-akan telah mencapai titik yang mengkhawatirkan.  Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Transparency International (TI) tahun 2012, Indonesia menempati urutan keenam negara terkorup di dunia dengan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) sebesar 2,2. Posisi ini sejajar dengan negara-negara seperti Ethiopia, Irak, Liberia, Uzbekistan dan Azerbaijan. Sedangkan Islandia sebagai negara yang paling bersih dari korupsi.

Pemberantasan korupsi di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami kemajuan bagi kebaikan (kesejahteraan) bangsa.negara melakukan langkah-langkah strategi penindakan tegas dan pemberantasan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga yang diberikan otoritas penuh oleh Pemerintah melalui Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 untuk melaksanakan pemberantasan korupsi. Sejatinya KPK  telah melaksanakan perannya dengan baik, tetapi apa yang dilakukan oleh KPK membutuhkan dukungan dari setiap kalangan dalam menuntaskan permasalahan korupsi di Indonesia.

Ini dikarenakan korupsi yang terjadi di era sekarang sudah masuk kedalam setiap lini kehidupan masyarakat baik di lingkungan birokrasi pemerintahan, maupun masyarakat umum. Kerumitan pemberantasan korupsi di Indonesia ditambah dengan diterapkannya kebijakan Otonomi daerah yang digulirkan di Era reformasi.  Kebijakan ini memungkinkan setiap Pemerintah Daerah untuk mengatur wilayahnya sendiri.

Kebijakan otonomi daerah yang awalnya digulirkan dengan semangat untuk lebih memudahkan dalam membangun bangsa, serta menghilangkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Sebaliknya malah membuka peluang lebih lebar terjadinya praktik korupsi. Otonomi daerah mendorong munculnya raja-raja kecil di daerah. Yang pada awalnya korupsi hanya terpusat di pemerintah pusat, sekarang menjalar, menjangkiti para pejabat dan pemimpin daerah.

Negara memiliki visi dan cita-cita besar menuju Indonesia Maju. Yakni sebuah negara besar, negara yang kuat, terdepan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, berkarakter, masyarakatnya sejahtera, serta dihormati oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Perilaku korupsi yang menjangkiti bangsa dapat menghambat agenda-agenda pembangunan negara. korupsi dapat mengganggu kerja-kerja bangsa dalam mencapai visi Indonesia Maju.

Untuk itu segala bentuk tindakan preventif dan represif harus ditegakkan untuk memberantas korupsi.  Pencegahan juga harus diikuti dengan sanksi tegas terhadap para koruptor. Setiap elemen bangsa harus bekerja sama, berkolaborasi untuk dapat menyelesaikan permasalahan korupsi di Indonesia.  setiap warga negara harus berperan aktif, termasuk generasi mudanya (milenial) harus berperan aktif dalam proses pemberantasan korupsi.

Keterlibatan generasi muda dalam upaya pemberantasan korupsi teramat penting. Ini dikarenakan pemuda memiliki karakteristik dan semangat yang tinggi, progresif, dan memiliki visi jauh kedepan. Transfer pendidikan anti korupsi kepada para pemuda tentu akan bermanfaat dalam membantu menyelesaikan permasalahan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 Pasal 16 Bab V ditegaskan bahwa “Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional”. Inilah yang menjadi landasan bagi pemuda untuk turut aktif dalam melaksanakan pembangunan bangsa.

 Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh para pemuda (generasi milenial) adalah dengan turun langsung ke masyarakat, melebur serta menjadi satu dengan masyarakat.  Menjadi duta-duta anti korupsi, yang menyampaikan pesan-pesan anti kerupsi kepada masyarakat. Berperan aktif dalam meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat. Mentransfer ilmu pengetahuan tentang pentingnya menghindari perilaku korup kepada masyarakat.

Apabila kecerdasan dan pola fikir masyarakat terbangun, maka proses pencegahan korupsi dapat dilaksanakan dengan lebih optimal, dan input (hasil) yang akan diterima adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat. cara itulah yang dapat dilakukan oleh generasi milenial Indonesia, salah satunya dapat dilakukan oleh para mahasiswa.

Selain itu, peran yang dapat dilakukan oleh para pemuda (generasi milenial) selain terjun dan masuk kedalam masyarakat, adalah dengan cara terus belajar, serta meningkatkan kualitas dan karakter dirinya. Sehingga mampu menjadi pribadi yang berwawasan luas dan berkepribadian mulia. Setelah itu dapat berperan di dalam ranah yang lebih jauh dengan masuk ke dalam lembaga birokrasi Pemerintahan.

Era bonus demografi yang berlangsung, semakin memberikan peluang kepada generasi milenial untuk dapat berkontribusi lebih dalam melaksanakan pembangunan bangsa dan mewujudkan kesejahteraan. Dengan masuk kedalam lingkup birokrasi, generasi milenial diharapkan mampu mewarnai, memberikan kesan baru, memberikan gagasan dan inovasi-inovasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mampu menanamkan nilai-nilai karakter dalam birokrasi.

Keterlibatan generasi milenial dalam  dunia birokrasi dan pemerintahan, memungkinkan generasi milenial untuk mensosialisasikan tentang pentingnya pencegahan korupsi secara lebih massif dan sistematis. Sehingga generasi milenial dapat menjadi role model dan pelopor perubahan ke arah yang lebih baik.

Apabila peran generasi milenial ini dapat dimaksimalkan, maka ini dapat membantu  kinerja KPK dalam melaksanakan pemberantasan korupsi di Indonesia baik secara langsung maupun  tidak langsung. Korupsi bukan hanya tantangan bagi KPK, bukan hanya tantangan bagi anak muda, bukan hanya tantangan bagi Pemerintah semata. Korupsi merupakan tantangan kita semua sebagai bangsa Indonesia.

Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama antarkekuatan bangsa dalam upaya memberantas korupsi. Pemerintah, swasta, para tokoh, akademisi, dan seluruh elemen masyarakat harus bergandengan tangan, saling bahu-membahu dalam mengawasi, mencegah, dan memberantas korupsi.

Dengan penuh optimisme, dengan semangat kerja sama yang kita kedepankan, saya yakin kita dapat menyelesaikan masalah korupsi di Indonesia. menjadi bangsa yang bersih dari praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN), tampil menjadi bangsa pemenang, serta mencapai Indonesia Maju.

PENULIS: Nur Kholis, S. Sos, Alumni S1 Sosiologi FISIP UIN Sunan Ampel Surabaya, Pegiat Sosial dan Anti Korupsi

Facebook Comments

Please enter banners and links.

Tags

Related Articles

Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker