Opini

Pancasila Milik Bangsa Indonesia Bukan Milik Satu Golongan

Oleh: Ir. Hj. Nurul Candrasari Masjkuri,M.Si

Penulis Adalah: Dewan Pendiri Kaukus Perempuan Politik Indonesia

Rumusan dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara sudah final dan selesai dengan ditetapkannya pada 18 Agustus 1945.

Namun adanya diselenggarakannya untuk pertama kali hari lahir Pancasila oleh MPR pada 1Juni pada tahun 2010 akan berakibat munculnya satu golongan yang akan membuat bias Pancasila dan memberi tafsir tunggal Pancasila tidak sama dengan Pancasila yang telah ditetapkan sebagai dasar negara pada 18 Agustus 1945,  karena dengan membuat keputusan bahwa Pancasila lahir pada 1 Juni 1945 ini akan berakibat adanya klaim sepihak bahwa seolah-olah Pancasila hasil karya satu orang dan menjadikan isi Pancasila ke arah Trisila dan Ekasila.

Secara historis, rumusan Pancasila ada 3 versi :

1. versi Bung Karno 1 Juni 1945,
2. versi Piagam Jakarta 1945, dan
3. versi 18 Agustus 1945.

Atas dasar versi yang berbeda-beda itu seharusnya melihat lembaran catatan negara bahwa Pancasila legitimasi hukum dan politik tentang Pancasila itu ditetapkan pada 18 Agustus 1945, bertepatan dengan ditetapkannya atau disahkannya konstitusi UUD 45 yang di dalamnya tercantum rumusan terakhir Pancasila, jadi bukan 1 Juni 1945

1 Juni menjadi hari lahir Pancasila pertama kali diselenggarakan pada 1 Juni 2010 di Gedung MPR RI yang ketuanya waktu itu Taufiek Kiemas, yang sempat menjadi perdebatan cukup intens, namun pada akhirnya tetap ditetapkan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila melalui Keputusan Presiden Jokowi. Dari sisi politik keputusan tersebut lebih karena faktor politis dibandingkan argumentasi historis.

Tujuan menjadikan 1 Juni 1945 adalah atas tujuan untuk memberi tafsir baru terhadap dasar negara. Pancasila terus diutak-atik. Diperas menjadi Trisila dan Ekasila disesuaikan dengan ideologi perjuangan aliran politik golongan tertentu, dengan mengatasnamakan pidato Bung Karno saat itu tentang Trisila dan Ekasila.

Dalam pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945, Bung Karno menyebutkan dasar negara Pancasila dengan 5 sila, yakni :

Sila Pertama: Kebangsaan Indonesia.
Sila Kedua: Internasionalisme atau perikemanusiaan.
Sila Ketiga: Mufakat atau Demokrasi.
Sila Keempat: Kesejahteraan Sosial.
Sila Kelima: Ketuhanan yang berkebudayaan.

Dalam pidato tersebut, Bung Karno menyampaikan bahwa kelima sila dari Pancasila tersebut bisa diperas menjadi Trisila, yakni socio-nationalisme, social-democratie, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Dan menurutnya Trisila itu bisa diperas lagi menjadi Ekasila, yakni Gotong-Royong.

Di depan sidang tersebut, Bung Karno Dalam pidato tersebut, menyampaikan bahwa kelima sila dari Pancasila tersebut bisa diperas menjadi Trisila, yakni :

1. socio-nationalisme,
2. social-democratie, dan
3. ketuhanan yang berkebudayaan.

Dan menurutnya Trisila itu bisa diperas lagi menjadi Ekasila, yakni : Gotong-Royong.

Namun yang perlu diingat bahwa di depan sidang tersebut, Bung Karno sebagai anggota BPUPKI tidak memaksakan kehendak. Beliau menyerahkan kepada anggota peserta sidang yang hadir, apakah mau pilih Pancasila, Trisila atau Ekasila.

Selanjutnya sidang berlanjut pada Sidang Konstituante 18 Agustus 1945. Dalam sidang inilah, sila-sila Pancasila disusun berdasarkan kata perkata, kalimat perkalimat berdasarkan urutan yang benar, seperti yang kini termaktub dalam UUD 45. M. Natsir dalam pidatonya pada sidang tersebut mengatakan :

“Ketuhanan Yang Maha Esa haruslah menjadi point reference bagi keempat sila lainnya,

Sehingga jelas berbeda isi dari Pancasila 1 Juni 1945, dan ini akan nampak ada upaya golongan tertentu menghendaki untuk ditetapkannya 1 Juni 1945 sebagai hari lahir Pancasila memiliki agenda untuk menggantikan isi ketetapan Pancasila versi  18 Agustus 1945 yang menjadi perdebatan dan bahkan kini telah terjadi nation class (perpecahan bangsa) karena Pancasila akan diutak-atik. Diperas menjadi Trisila dan Ekasila disesuaikan dengan ideologi perjuangan aliran politik golongan tertentu.

Mengutip yang disampaikan  alm. A.M. Fatwa, dalam bukunya yang berjudul : “Pancasila Karya Bersama Milik Bangsa, Bukan Hak Paten Suatu Golongan”.

Dalam buku tersebut disampaikan bahwa Pancasila merupakan karya bersama dari para founding fathers negeri ini. Harus dihindari klaim bahwa Pancasila buah karya seseorang atau kelompok tertentu. Jika hal itu terjadi maka akan terjadi kegaduhan dan polarisasi politik yang tajam yang bisa menimbulkan perpecahan dan membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara

Seharusnya yang perlu diingat apa yang pernah disampaikan Bung Karno sendiri melarang Pancasila menjadi milik satu golongan, karena Pancasila milik bangsa Indonesia. Bukan milik satu golongan atau Partai tertentu. Demikian juga halnya dengan Bung Karno, Dia milik seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai ilustrasi dengan membuka lembaran sejarah, Bung Karno sampai membubarkan Barisan Pendukung Sukarno (BPS) dan Bung Karno menyampaikan dengan tegas bahwa Pancasila adalah milik bangsa Indonesia, Bung Karno mengingatkan hal ini kepada kelompok Gerakan Pembela Pancasila yang pada 22 Juni 1945 yang datang kepadanya untuk memberikan dukungan.

“Saat diminta pidato, Bung Karno justru menyatakan jadikan Pancasila sebagai dasar negara, bukan dasar organisasi atau kelompok”

Sehingga kondisi bangsa saat ini sebaiknya mengingat kembali akan yang disampaikan Bung Karno, dimana beliau menyatakan :

“Begitu satu kelompok atau partai tampil seolah-olah paling memiliki Pancasila, maka sama dengan menjauhkan kelompok atau partai lain dari Pancasila”

Sikap Bung Karno tersebut menunjukan sikap seorang negarawan yang mengedepankan kepentingan bangsa keseluruhan, di atas kepentingan kelompok atau golongannya. karena disini nampak kesadaran bahwa begitu seseorang menjadi pemimpin negara, maka loyalitasnya adalah kepada tak lagi menjadi milik satu golongan, demikian juga dengan karyanya.

Seharusnya saat ini yang paling utama adalah menjaga Pancasila dari yang ingin merubahnya atau ada yang ingin memasukan unsur yang bertentangan dengan Pancasila seperti ancaman dan bahaya ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme

Saat ini sudah harus focus agar Pancasila di implementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga tutup buku untuk memperdebatkannya.

Pancasila mengajarkan nilai-nilai luhur, budi pekerti, religiusitas, persatuan dan kesatuan, keadilan, dan kerja sama, dengan demikian bila Pancasila benar-benar dijalankan dengan sesungguhnya maka akan dipastikan saat setiap warga negara mematuhi ajaran dari sila pertama sampai dengan sila ke lima maka negeri ini akan jauh dari perpecahan, dan nilai-nilai dalam Pancasila dijunjung tinggi

Ironisnya saat ini Pancasila yang telah diperjuangkan Bung Karno sebagai alat pemersatu bangsa, hari ini nampak munculnya golongan dan kelompok yang justru menimbulkan konflik dan perpecahan, seharusnya hal ini dihindari bila menjadi faktor pemecah belah, dan harus menjadi sumber daya yang kaya untuk memajukan kesatuan dan persatuan negeri ini.

Oleh karena itu pesan Bung Karno Melarang Pancasila Jadi Milik Satu golongan nampaknya sangat benar untuk menghindari rasa kepemilikan yang berlebihan yang berdampak terkotak-kotak bila diteruskan.

Sebaiknya jangan ada lagi kelompok yang mengklaim Pancasila milik satu golongan dan hindari merasa diri dan kelompoknya lebih pancasilais daripada yang lain. Tanamkanlah Pancasila adalah merupakan karya bersama milik bangsa, dan saat ini yang lebih utama bagaimana caranya menjalankan Pancasila secara benar, jangan dijadikan alat berpolitik.

Rumusan Pancasila sudah final sebagai titik temu heteroginitas kebangsaan di negeri ini, selanjutnya masalah terbesar bangsa ini hari ini adalah defisit keteladanan para elit pimpinan dan elit politik.

Stop bernarasi tentang Pancasila, saatnya mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata. Saatnya mengharmonikan antara ucapan, perilaku, dan kebijakan.

PENULIS: Ir. Hj. Nurul Candrasari Masjkuri,M.Si, Dewan Pendiri Kaukus Perempuan Politik Indonesia

Facebook Comments

Please enter banners and links.

Tags

Related Articles

Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker